Apa yang Salah dengan Masyarakat Kita ? : Gila Gelar

Gelar memang merupakan suatu atribut tersendiiri bagi seseorang untuk mudah dikenal orang lain, meski dalam suatu komunitas yang kecil.  Saling memberi gelar atau julukan sesama kawan, atau dalam anggota keluarga justru merupakan ekspresi kekeluargaan dan kedekatan dalam persahabatan.  Gelar juga dapat diberikan oleh komunitas atau lembaga formal lainnya, termasuk gelar yang diberikan oleh adat dan  lembaga pendidikan formal.  Beberapa hal yang ironis justru berkembang di masyarakat kita. tentu saja hal ini dalam jangka panjang berakibat fatal bagi masyarakat kita sendiri. 

Gelar adat

Dalam sepuluh tahun terakhir ini yang marak terjadi adalah pemberian gelar adat yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.  Sering kita membaca di koran-koran lokal, bagaimana prosesi pemberian gelar adat kepada Kepala Daerah dalam suatu upacara adat. Gelar Raja atau bangsawan juga diberikan kepada anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (yang dulu disebut dengan unsur Muspida). Bahkan istri Kepala Daerah juga diberi Gelar sesuai dengan adat istiadat setempat.  Pernah juga terjadi bahwa gelar adat juga diberikan kepada tamu (biasanya Kepala Daerah lain) yang berkunjung ke suatu daerah.
 

Entah apa yang terlintas dibenak para Kepala Daerah ini. Jangan-jangan memang Kepala Daerah sendiri yang merekayasa Badan Musyawarah Adat setempat (yang tentu saja dalam kendalinya) untuk memberikan gelar adat kepada dirinya.   Bermacam-macam gelar yang muncul, tetapi pada umumnya mencerminkan kegagahan, ketangguhan, kebijakan, keadilan, dan semangat luhur lainnya.  Pemberian gelar Raja atau Bangsawan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat kepada Kepala Dearah atau pihak lainnya memang punya implikasi tersendiri dalam tatanan bernegara ini.  Mungkin dengan dianugerahkannya gelar oleh adat, sang Kepala Daerah akan menjadi semakin percaya diri dan semakin hebat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah. Mungkin saja seremoni seperti itu merupakan upaya mendongkrak rasa percaya diri Kepala Daerah, terutama bagi Kepala Daerah yang membeli amanah untuk menjadi Kepala Daerah.  Disisi lain, pemberian gelar ini, kadang dengan menggunakan istilah raja, justru akan membangkitkan kembali sentimental kesukuan di masyarakat kita yang akan mengikis rasa ke-Indonesia-an yang masih perlu ditingkatkan.  

Gelar akademik

Masyarakat kita juga sangat gila dengan gelar akademik, gelar sarjana, gelar master, atau gelar doktor. Lebih konyol lagi banyak masyarakat kita menempuh jalan pintas dengan membeli gelar akademik ke lembaga-lembaga liar yang tidak bertanggungjawab sama sekali. Semua jenjang gelar, mulai dari jenjang sarjana, magister dan doktor diperoleh dalam satu wisuda yang bersamaan tanpa harus menempuh perkuliahan. Memang konyol dan menggelikan. Pulang ke Kampung dengan sederetan gelar ditambah dengan gelar adat yang sudah diberikan Badan Musyawarah Adat..

Jauh lebih menyedihkan ada perguruan tinggi di tanah air yang justru secara terselubung mengobral gelar kepada masyarakat di sekitarnya melalui program yang resmi. Tetapi penyelenggaraannya jauh dari standar akademik dan apalagi upaya membangun kecendikiaan bangsa ini. Semua proses akademik menjadi formalitas. Lulusan sarjana dan magister melimpah ke masyarakat. Ijazahnya asli, tetapi penyandang gelarnya tidak berkualitas dan kemampuannya jauh di bawah harapan. IPM Kota atau Kabupaten meningkat, dan dibanggakan. Tetapi, sangat menyedihkan, peningkatan IPM tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan jumlah orang miskin tetap saja. Perguruan tinggi kita semestinya mampu mengembangkan budaya belajar masyarakat, bukannya meluluskan mahasiswanya dengan kualitas asalan.  Perguruan tinggi juga bukannya mengikuti kegilaan dan pragmatisme masyarakat dalam memperoleh gelar akademik.